Ini Sejarah Panjang Konflik Israel-Palestina, Awal Kronologi (NEWS - Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia)
Jakarta, CNBC Indonesia - Perang pecah antara Hamas dan Israel sejak 7 Oktober lalu. Ini menjadi eskalasi terbaru dari konflik antara Israel dan Palestina.
Kelompok Hamas yang menguasai Gaza meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel Sabtu dua pekan lalu. Ini lalu dibalas Israel dengan deklarasi perang, di mana Tel Aviv menyerbu Gaza dari berbagai sisi.
Namun konflik sebenarnya tak baru terjadi. Berikut rangkuman sejarah dan bagaimana kronologi awal dikutip dari Al Jazeera.
Kronologi Awal Konflik
Konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun. Tepat pada tanggal 2 November 1917.
Kala itu Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini.
Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk "mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina" dan memfasilitasi "pencapaian tujuan ini". Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour.
Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948.
Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi. Di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa.
Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi.
Meningkatnya Kekerasan
Meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan Pemberontakan Arab. Ini berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939.
Pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Ini menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi.
Pemogokan selama enam bulan tersebut ditindas secara brutal oleh Inggris, yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah. Hal itu menjadi sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini.
Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir 1937. Ini dipimpin oleh gerakan perlawanan petani Palestina, yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme.
Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas.
Bersamaan dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan "pasukan kontra pemberontakan" yang terdiri dari para pejuang Yahudi bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin Inggris. Di dalam Yishuv, komunitas pemukim pra-negara, senjata diimpor secara diam-diam dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas Haganah, paramiliter Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel.
Dalam tiga tahun pemberontakan tersebut, 5.000 warga Palestina terbunuh. Sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang terluka dan 5.600 orang dipenjarakan.
Resolusi PBB
Pada 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina, namun mereka hanya memiliki 6% lahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengadopsi Resolusi 181, yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi.
Palestina menolak rencana tersebut karena rencana tersebut memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Pada saat itu, warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya.
Peristiwa Nakba
Sebelum Mandat Kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, paramiliter Israel sudah memulai operasi militer. Ini menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir.
Pada April 1948, lebih dari 100 pria, wanita dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin di pinggiran Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya, dan dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil dan besar di Palestina dihancurkan dalam apa yang oleh orang Palestina disebut sebagai Nakba, atau "bencana" dalam bahasa Arab.
Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat Gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya yang sebesar 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza yang terkepung.
Diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Saat ini keturunan mereka hidup sebagai 6 juta pengungsi di 58 kamp pengungsi di seluruh Palestina dan di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania dan Mesir.
Pada 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya. Keesokan harinya, perang Arab-Israel pertama dimulai dan pertempuran berakhir pada Januari 1949 setelah gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah.
Pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 194. Ini menyerukan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina.
Setelah Nakba
Setidaknya 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk dan hidup di bawah pendudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel.
Mesir mengambil alih Jalur Gaza, dan pada tahun 1950, Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas Tepi Barat. Lalu, pada tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dibentuk, dan setahun kemudian, partai politik Fatah didirikan.
Perang 6 Hari
Pada 5 Juni 1967, Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, Dataran Tinggi Golan Suriah, dan Semenanjung Sinai Mesir selama Perang 6 Hari melawan koalisi tentara Arab. Bagi sebagian warga Palestina, hal ini menyebabkan perpindahan paksa kedua, atau Naksa, yang berarti "kemunduran" dalam bahasa Arab.
Pada Desember 1967, Front Populer Marxis-Leninis untuk Pembebasan Palestina dibentuk. Selama dekade berikutnya, serangkaian serangan dan pembajakan pesawat oleh kelompok sayap kiri menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina.
Pembangunan pemukiman dimulai di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki. Sistem dua tingkat diciptakan di mana pemukim Yahudi diberikan semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel sedangkan warga Palestina harus hidup di bawah pendudukan militer yang mendiskriminasi mereka dan melarang segala bentuk ekspresi politik atau sipil.
Komentar
Posting Komentar